Masyarakat Kabupaten Mojokerto Berdaulat dukung KPPS yang Jurdil dan Tolak Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
-
Mojokerto - Masyarakat Kabupaten Mojokerto Berdaulat (MKMB) menggelar aksi solidaritas mendukung KPPS yang menyelenggarakan Pemilu 2024 secara jujur, adil dan transparan. Massa juga menolak hak angket terhadap dugaan kecurangan pemilu yang dicetuskan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Massa MKMB memulai aksinya dengan berorasi di depan kantor Bupati Mojokerto, Jalan A Yani sekitar pukul 07.30 WIB. Mereka juga membentangkan sejumlah poster dan banner berisi aspirasi. Sekitar pukul 08.45 WIB, mereka melanjutkan aksi yang sama di depan kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Jalan RA Basuni.
Poster dan banner yang mereka bentangkan antara lain berisi 'KPPS sudah kerja keras', 'Terima kasih KPPS', 'Hoax merusak rakyat', 'Kalian memikirkan kepentingan partai dengan tuduhan keji', 'KPPS pahlawan pemilu', 'Coblosan Wes Mari Saiki Wayahe Kerjo', 'Suara Rakyat Suara Tuhan', 'Jaga Persatuan dan Kesatuan NKRI', 'Jangan Teriak Curang Kalau kalian Juga Curang', serta 'Rakyat Sudah Pintar Jangan Dibodohi Dengan HOAX'.
Masyarakat Kabupaten Mojokerto Berdaulat menggelar aksi solidaritas mendukung KPPS dan menolak hak angket.
"Masyarakat jangan terbawa informasi hoaks yang mengatakan KPPS tidak jujur, KPU tidak adil. Bahwa semua itu kan tidak benar. Kalau KPPS dikatakan tidak jujur, mereka menjadi KPPS melewati seleksi ketat. Sedangkan KPU sendiri terbuka dalam penghitungan suara," jelasnya kepada wartawan di lokasi, Senin (26/2/2024).
Dalam aksi solidaritas ini, tambah Wahid, MKMB juga menolak hak angket yang diinisiasi Capres Ganjar. Sebab menurutnya, Pemilu 2024 sudah berjalan jujur, adil dan terbuka.
"Kami juga menolak hak angket karena Pemilu 2024 betul-betul adil, jujur dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi," tandasnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Usulan ini katanya telah disampaikan dalam rapat TPN pada Kamis (15/2).
Hal ini mendapat respons positif dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ia menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS akan siap bekerja sama. Anies mengatakan pihaknya akan siap dengan data-data yang sudah ditemukan.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai hak angket tidak ada dalam mekanisme pemilu. "Tidak ada mekanisme kepemiluan tentang hal tersebut. Dalam undang-undang juga nggak ada," kata di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (23/2.
"Itu kan dalam mekanisme di DPR, hak DPR termasuk kewenangan DPR untuk melakukan kontemplasi, angket, dan lain-lain," sambung dia.
